Pemerintah Akan Bebaskan Pajak Mobil CBU, Rumusan Aturannya Hampir Rampung
3 mins read

Pemerintah Akan Bebaskan Pajak Mobil CBU, Rumusan Aturannya Hampir Rampung

Penyusunan kebijakan atau aturan terkait pembebasan pajak pada impor mobil listrik secara utuh atau completely built up (CBU) akan rampung dalam waktu dekat. Hal ini diungkapkan langsung oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. "Oke, sudah selesai (draft nya). Mungkin Peraturan Presiden nya tidak akan lama lagi, secara teknis sudah," ungkap Bahlil di Kawasan Menteng, Jakarta, Senin (11/12/2023).

Namun, instrumen fiskal pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini tak serta merta berlaku untuk semua perusahaan atau produsen mobil listrik. Syarat utama jika ingin mendapatkan insentif bebas pajak, perusahaan atau produsen mobil listrik yang dimaksud harus memiliki komitmen berinvestasi atau membangun pabrik di Indonesia. "Tapi itu diberikan kepada perusahaan perusahaan yang membangun investasi di dalam negeri," papar Bahlil.

"Contoh, perusahaan merek 'A' dia ingin memasukkan mobil ke Indonesia 3.000 unit. Kita tanya, you mau bangun enggak di Indonesia? Kalau you enggak mau bangun pabriknya, ya nggak kita kasih," tegasnya. Modal Rekam Jejak dan Hasil Debat, TPD Ganjar Mahfud Optimis Raup 40 Persen Suara di Jakarta Pemkot Palembang Terima Ribuan PPPK Baru yang Lulus Seleksi Tahun 2023, Ratu Dewa Ucapkan Selamat!

Penampakan Terkini Pelabuhan Merak Cilegon pada Mudik Natal 2023 SOSOK Suami Baru Anne Ratna Mustika, Pacaran Singkat Langsung Nikah, Gelar Pernikahan Tertutup Halaman all Manchester City Juara Piala Dunia Antarklub 2023, Pep Guardiola: Pekerjaan Saya Telah Selesai Prohaba.co

Pemerintah Akan Bebaskan Pajak Mobil CBU, Rumusan Aturannya Hampir Rampung Dampak Boikot Produk Pro Israel, CEO Starbucks Minta Masyarakat Berhenti Demo Kedai Kopinya Halaman all Salah satu produsen mobil yang nantinya pasti mendapatkan insentif pembebasan pajak impor mobil CBU adalah BYD.

Hal ini karena BYD telah menegaskan komitmennya untuk membangun pabrik di dalam negeri. Bahlil kembali meyakini, aturan yang membahas insentif fiskal tersebut akan segera disahkan. Dan kedepannya akan memacu penggunaan mobil listrik di Indonesia. "BYD sudah dapat kuota, karena dia membangun pabrik," papar Bahlil.

"Saya enggak tau (aturan ini akan terbit). Tapi yang saya pahami, karena saya juga ikut melakukan itu saya rasa Kementerian teknis sudah selesai, termasuk Kementerian Investasi," pungkasnya. Pemerintah tengah menyiapkan beragam insentif bagi para investor mobil listrik yang hendak masuk ke Indonesia. Salah satu instrumen fiskal yang akan dibuat dan dapat diterapkan ialah pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mobil listrik yang diimpor secara utuh alias Completely Build Up (CBU).

Namun, kebijakan Pemerintah justru mendapat sorotan. Pengamat otomotif dan peneliti LPEM Universitas Indonesia, Riyanto mengatakan bahwa kebijakan terkait mobil listrik akan menghambat berkembangnya industri di dalam negeri, khususnya dalam hal komponen dan perakitan. "Impor CBU bisa saja dibebaskan bea masuknya agar harganya bisa kompetitif. Tetapi hal tersebut membuat industri EV dalam negeri sulit berkembang," sambungnya.

Riyanto melanjutkan, maksud Pemerintah pada dasarnya bertujuan untuk mempercepat penggunaan kendaraan listrik di Tanah Air. Ia juga mengingatkan, tak hanya mengirim unit CBU, para pemain industri juga harus membangun pabrik kendaraan listrik di Indonesia. "Bisa saja dalam tahap awal misal paling lama satu tahun, boleh impor CBU dan diberikan pembebesan pajak impor (bebas bea masuk atau bea masuk nol persen)," ungkap Riyanto.

"Setelah itu, mereka tidak diizinkan lagi impor CBU atau kalau impor CBU ya dikenakan pajak impor atau bea masuk," pungkasnya. Caption Foto: Menteri Investasi Bahlil Lahadalia (tengah) dalam sebuah acara diskusi di Jakarta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *